AD/ART IPPEMSI

MARS IPPEMSI

Cipt. Elias Robert, S.E

Ikatan pemuda pelajar mahsiswa simbuang

Merajut insan pancasila tulus dan ikhlas

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang

Tumbuh bakti bersama membangun desa

Tekad membaja rela berkorban

Pantang kami menyerah maju…bersama

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang

Derapkan langkah pembangunan tana toraja

Kuat pendirian, bekerja keras

Rajin tekun dalam menuntut ilmu

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang

S’ribu rintangan bukan penghalang

Maju terus berbakti

I P P E M S I

ANGGARAN DASAR

IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SIMBUANG-MAPPAK (IPPEMSI) MAKASSAR TAHUN 2013

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak disingkat IPPEMSI

Pasal 2

Organisasi ini dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1999 di Makassar

Pasal 3

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak berpusat di Makassar

Pasal 4

Wilayah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Landasan ideal adalah pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.

Pasal 6

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak berazaskan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak bertujuan:

1.      Menegakkan, memelihara, mengamalkan serta membela nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2.      Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kaum muda akan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.      Mempersiapkan kaum muda sebagai penggerak pembangunan yang terdidik, tangguh dan terpercaya.

BAB III

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 8

Status

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang-mappak berstatus independen

Pasal 9

Kedaulatan

Kedaulatan organisasi ini berada di tangan anggota

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 10

Sifat

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang-mappak adalah wadah yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pasal 11

Fungsi

Ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang-mappak berfungsi sebagai:

1.      Wadah kaderisasi yang memiliki tanggung jawab moral dan proses regenerasi untuk menumbuhkan kader pemudah yang terampil dan berkualitas

2.      Wadah untuk menyalurkanaspirasi masyarakat

3.      Mitra pemerintah pemerintah untuk meningkatkan pembangunan

BAB V

KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 12

            Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang Mappak Mengadakan Kegiatan Yang Teratur, terencana, bermanfaat dan tidak menyalahin azas sesuai dengan BAB II dan anggaran dasar ini.

Pasal 13

Iaktan pemuda pelajar masiswa simbang-mappak menagadakan kegiatan pokok sebagai berikut:

1.      Menyelenggarakan pembinaan mental/moral untuk menumbuhkan motovasi yang kuat untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat

2.      Menyelenggarakan diskusi-diskusi atau seminar dalam membahas hal-hal yang sedang berkembang dalam mesyarakat

3.      Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berorganisasi dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

4.      Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai wujud solidaritas terhadap terhadap kehidupan bermasyarakat

5.      Membina kerja sama dengan organisasi lain yang sesuai dengan landasan dan azas organisasi

6.      Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 di kalangan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang

Bab VI

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Pada hakikatnya Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak terbuka untuk seluruh kaum muda yang berasal dari kecamatan Simbuang-Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Pasal 15

Anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak terdiri dari:

1.      Anggota biasa yaitu kaum muda yang berausia 15 tahun sampai dengan 40 tahun dan telah terdaftar secara resmi

2.      Anggota kehormatan yaitu anggota yang telah berjasa terhadap organisasi

3.      Anggota penyokong yaitu orang yang senantiasa memberikan bantuan demi kemajuan organisasi

Pasal 16

Anggota biasa mempenyai hak bicara dan suara.

Pasal 17

Setiap anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak berkewajiban untuk:

1.      Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya

2.      Aktif memajukan dan menjaga nama baik dalam organisasi

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18

Struktur organisasi ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang-mappak terdari dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Dewan Pengurus (DP)

Pasal 19

Majelis Pertimbangan Organisasi bertindak sebagai pengawas kegiatan organisasi

Pasal 20

Dewan Pengurus (DP) merupakan badan pengurus tertinggi organisasi yang menjelaskan segala ketentuan kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan kongres, keputusan rapat kerja dan memperhatikan saran-saran daro Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan anggota.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 21

Kekayaan organisasi terdiri dari:

1.      Keuangan

2.      Inventaris

Pasal 22

Sumber keuangan terdiri dari:

1.      Uang pendaftaran anggota

2.      Iuran anggota

3.      Usaha-usaha yang legal

4.      Sumbangan tidak memikat

Pasal 23

Pengelola keuangan organisasi

1.      Keuangan organisasi dikelola secara profesional

2.      Pengelolaan keuangan menggunakan sistem manajerial terbuka (open managemen) yang diumumkan tiap 3 bulan

Pasal 24

Segala bentuk kekayaan organisasi dicatat secara sistematis, teratur dan dipertanggung jawabkan

Pasal 25

Untuk menunjang kelangsungan hidup organisasi dapat dibentuk badan usaha yang dikelolah oleh badan usaha tersebut.

BAB IX

ALAT PELENGKAP

Pasal 26

Organisasi ikatan pemuda pelajar mahasiswa simbuang-mappak mempunyai alat pelengkap yang terdiri dari:

1.      Mubes Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak

2.      Rapat pengurus

3.      Rapat kerja

4.      Sidang istimewa

Pasal 27

Mubes Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak

1.      Memiliki kekuasaan tertinggi organisasi

2.      Menetapkan atau merubah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perubahan lainnya dengan mempertimbangkan saran-saran dari anggota

3.      Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan menetapkan progran kerja berikutnya

4.      Melakukan penilaian atas laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus sebelumnya

5.      Diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 periode

Pasal 28

Tugas Mubes

1.      Menetapkan landasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

2.      Menetapkan GAris-garis Besar Haluan organisasi

3.      Memili dan menetapkan dewan pengurus baru

4.      Memberhentikan dewan pengurus lama

5.      Menetapkan struktur organisasi dan job description

Pasal 29

Rapat Pengurus

1.      Rapat pengurus dianggap sah apabilah dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah pengurus dan disetujui oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus yang hadir

2.      Rapat pengurus dipimpin oleh unsure ketua dan dibantu oleh unsure pengurus

3.      Rapat pengurus bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja kepengurusan

Pasal 30

Siding Istimewa

1.      Siding istimewa adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu bilah ada hal-hal yang menyimpang dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan hasil mubes

2.      Siding istimewa diselenggarakan oleh majelis pertimbangan organisasi (MPO) dan bekerja sama dengan badan Verifikasi organisasi (BVO)

3.      Siding istimewa dianggap sah apabilah dihadiri oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota majelelis pertimbangan organisasi (MPO) dalam rapat pengurus

BAB X

TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

Musyawara dalam rapat dalam bab IX anggaran dasar ini dianggap sah apabilah dihadiri oleh  ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota yang hadir

Pasal 33

Pengambilan keputusan sedapat mungkin ditempuh secara musyawara secara untuk mencapai mufakat, maka apabila hal ini tidak tercapai selanjutnya keputusan diambil berdasarkan suarah terbanyak atau voting

Pasal 34

Perubahan anggaran dasar organisasi

1.      Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar mubes harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu)  dari jumlah anggota

2.      Apabilah hal diatas tidak terpenuhi maka mubes ditunda selama 30 menit selanjutnya ubes dibuka kembali tanpa memperhatikan Quorum yang sah untuk pengambilan keputusan

BAB XI

TANDA-TANDA POKOK ORGANISASI

Pasal 35

Lambang

1.      Lambing segi lima dengandasar biru benhur

2.      Dalam segilima terdapat rumahtoraja dan tiang penopang, ditopang ditengah dan palang sejajar berwarna kuning emas

3.      Latar belakang gunung berwarna hijau

4.      Padi dan kapas mengapit rumah adat toraja, dimana padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna putih

5.      Diujung sebelah bawah tiang penopang buku dan pene diapit oleh dua lilin yang menyala

6.      Bendera dan pakaian kebesaran berwarna dasar biru benhur dan lambing organisasi sesuai ayat satu sampai lima diatas

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur kemudian dalam anggaran Rumah Tangga organisas

BAB XIII

SAH BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Pasal 37

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SIMBUANG- MAPPAK

(IPPEMSI) MAKASSAR

BAB I

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 1

Hak dan kewajiban

Anggota ialah mereka yang telah terdaftar secara resmi didewan pengurus

Pasal 2

 Hak-hak anggota

1.      Anggota biasa berhak mengetahui kegiatan yang dilakukan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.      Anggota biasa berhak menggunakan segala fasilitas organisasi sesuai dengan peraturan dan kewenangan

3.      Anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku

Pasal 3

Kewajiban anggota

1.      Mewujudkan tujuan dan kegiatan organisasi berdasarkan landasan anggaran dasar dan anggaran rumag tangga organisasi

2.      Anggota biasa wajib membayar uang pendaftaran

3.      Anggota biasa wajib mematuhi segala kewajiban sumber pendanaan yang ditetapkan oleh pengurus dengan tidak melanggar peraturan organisasi

Pasal 4

Hilangnya hak keanggotaan

1.      Meninggal dunia

2.      Berhenti atas permintaan sendiri dengan mengajukan ermohonan tertulis

3.      Diberhentikan oleh dewan pengurus

Pasal 5

Pemberhentian anggota

1.      Anggota yang bersangkutan dengan sengaja melanggara ataupun menyalahi serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga

2.      Anggota yang bersangkutan secara nyata dan sengaja merusak nama baik organisasi

3.      Anggota yang bersangkutan berkali-kali sengaja melanggar dan tidak mematuhi tetentuan-ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh pengurus organisasi

4.      Pemberhentian dilakukan oleh pengurus organisasi melalui rapat pengurus

Pasal 6

Pembelaan diri

Anggota yang terancam berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya dalam rapat yang dikhususkan untuk member kesempatan kepadanya untuk melakukan pembelaan diri

Pasal 7

Keanggotaan rangkap

1.      Anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar untuk menjadi anggota organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar

2.      Anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar yang menjadi anggota organisasi lain adalah bukan sebagai erwakilan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar didalam organisasi tersebut melainkan atas nama dan tanggungjawab atas pribadinya sendiri

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 8

Pengurus harian terdiri dari

1.      Ketua UMUM

2.      Ketua l sampai dengan ketua ll

3.      Sekertaris dan wakil sekertaris

4.      Bendahara dan wakil bendahara

Pasal 9

Rapat pleno

1.      Dewan pengurus harian

2.      Dewan pertimbangan organisasi

3.      Coordinator-koordinator bidang

Pasal 10

Dewan pengurus dilantik oleh mejelis pertimbangan organisasi

Pasal 11

Masa jabatan dewan pengurus adalah 2 tahun

Pasal 12

Setelah masa jabatan berakhir dewan pengurus wajib melakukan mubes dan laporan pertanggung jawaban

Pasal 13

Maju jabatan ketua umum maksimal 2 periode

BAB III

MUBES

Pasal 14

Mubes dipimpin oleh pimpinan siding yang dipilih berdasarkan kesepakatan

Pasal 15

Peserta mubes adalan seluruh anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar, panitia mubes, penasehat, peninjau dan stering comite

Pasal 16

Peserta mubes dipimpin oleh presidium siding yang terpilh

Pasal 17

Siding istimewa diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu

Pasal 18

Mubes dipersiapkan oleh dewan pengurusmelalui suatu kepanitiaan

Pasal 19

Jika dewan pengurus tidak menyelenggarakan mubes pada saat mubes tersebut semestinya dilaksanakan, maka perdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota yang hadir, akan dilaksanakan

Pasal 20

Undangan peserta mubes harus sampai kepada yang berhak mengikuti mubes selambat-lambatnya 1 minggu sebelum mubes dimulai

Pasal 21

Mubes dinyatakan sah jika dihadiri ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota dan disetujui oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota yang hadir

Pasal 22

Jika pada saat mubes dimulai maka quorum yang disebutkan pada pasal 21 di atas tidak terpenuhi oleh mubes maka sah untuk dibuka dan berhak untuk mengambil keputusan

Pasal 23

Hasil-hasil mubes dirumuskan menjadi ketetapan-ketetapan mubes

BAB IV

UANG PENDAFTARAN

Pasal 24

Besarnya uang pendaftaran ditentukan melalui rapat prigram kerja dewan pengurus

Pasal 25

Uang pendaftaran adalah uang yang dipungut pada saat pendaftaran dan jumlahnya telah ditentukan oleh rapat kerja dewan pengurus

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Anggaran rumah tangga Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa simbuang –Mappak (IPPEMSI) dapat diubah pada pelaksanaan kongres dengan cara musyawara untuk mencapai mufakat

Pasal 27

Jika musyawara untuk mencapai mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara atau voting.

Pasal 28

Voting dianggap sah apabila disetujui setengah ditambah satu (1/2+1) dari jumlah peserta yang hadir

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka ditetapkan dalam penjelasan aturan pemilihan tambahan atau ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian sebagai kebijakan dewan pengurus.

Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

           

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI DAN

PEDOMAN POKOK ADMINISTRASI

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Pokok organisasi (GBHO) Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa simbuang –Mappak (IPPEMSI) Makassar adalah suatu rumusan dasar tentan kegiatan yang akan dilakukan selama masa kepengurusan (periodisasi). GBHO merupakan suatu klasifikasi dasar atas berbagai kegiatan. Sebagai organisasi independen, GBHO senantiasa merefleksi suasana pelayanan dalam aplikasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu dalam Mubes, maka menjadi konsensi bersama dan berlaku untuk semua jajaran organisasi dan perumusan program kerja Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa simbuang –Mappak (IPPEMSI) senantiasa berorientasi pada GBHO.

B.     Maksud dan Tujuan

GBHO dimaksud untuk memberikan arah dan sasaran bagi langkah kerja organisasi dalam mencapai tujuan secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan antara periode sebelumnya dan periode berikutnya.

Tujuan GBHO:

1.      Manjadi landasan konsepsional dalam dinamika pergerakan organisasi.

2.      Untuk pengebangan dan kebijakan organisasi.

3.      Pedoman bagi seluru jajaran organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pola implementasinya.

4.      Pedoman efaluasi pelaksanaan program kerja pengurus.

C.     Landasan

Penyusun GBHO berlandaskan pada:

1.      Nilai dan identitas kader serta tujuan organisasi.

2.      AD/ART IPPEMSI Makassar

D.    Modal Dasar

Modal pengembangan organisasi merupakan potensi yang dimiliki Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa simbuang –Mappak (IPPEMSI) Makassar:

1.      Gagasan pembentukan IPPEMSI Makassar.

2.      AD/ART Makassar

3.      Modal rohani dan mental bersumber pada konsep pelayanan dan kasi yang merupakan pedoman dalam berfikir dan bertindak.

4.      Potensi SDM IPPEMSI Makassar.

5.      Solidaritas antara sesame anggota IPPEMSI

E.     Medan Berfikir dan Pengapdian

Sebagai organisasi independen maka medan berfikir adalah lapisan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Simbuang dari Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak dengan segala potensi yang dimiliki.

F.      Ruang Lingkup

GBHO disusun dengan ruang lingkup:

            BAB I Pendahuluan

            BAB II Program jangka Penjang (PJP)

            BAB lll program jangka pendek (PJPD)

BAB II

PROGRAM JANGKA PENJANG (PJP)

A.    Umum

Program jangka panjang meliputi kurun waktu 2 tahun sebagai landasan bagi penyusun langka strategis organisasi. Perlakuan 2 tahun merupakan proyeksi maksimal dalam kondisi dinamika saat ini sehingga mengantisifasi pergeseran yang terlalu jauh.

B.     Pengertian

1.      Program jangka panjang (PJP) merupakan analisis dan proyeksi bagi program umum IPPEMSI Makassar guna memberikan arahan bagi penyusunan program jangka pendek (PJPD) satu periode.

2.      Program jangka panjang (PJP), merupakan program IPPEMSI Makassar dalam jangka waktu 2 tahun agar saling berkesinambungan.

C.     Arah dan Sasaran

Program jangka panjang (PJP) ini diarahkan pada hal-hal seagai berikut:

1.      Guna memelihara, melanjutkan serta menetapkan dan terwujudnya harapan organisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan.

2.      Untuk senantiasa mengacu peda nilai-nilai kasih dan pelayanan serta hakekat organisasi.

3.      Sasaran program jangka panjang (PJP) adalah agar terwujudnya kehidupan organisasi yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas keimanan serta pengembangan system pengkaderan, peningkatan peran serta dalam pengembangan IPPEMSI Makassar dan pengembangan Kec. Simbuang dan Kec. Mappak.

4.      Untuk mencapai PJP perlu ditetapkan tahapan penjabaran yang dilakukan secara teratur dan berencana meliputi dua tahapan:

Tahap l      : dititikberatkan pada maksimalisasi pengkaderan dan iplementasi nilai-nilai religious dalam perilaku guna mendukung pertisipasi sosial kemasyarakatan.

Tahap ll     : dititikberatkan pada pengembangan organisasi sebagai wujud professional bagi kader IPPEMSI Makassar melalui pelatihan keorganisasian.

BAB lll

PROGRAM JANGKA PENDEK PERIODE (PJPP)

A.    Umum

Sampai suda sedemikian jauh perjalanan IPPEMSI Makassar namun kondisi dan situasi yang berkembang belum menunjukan arah yang maksimal dalam mengidentifikasikan program-program jangka pendek yang dilaksanakan. Perumusan program jangka pendek (PJP) meski bertolak dari kondisi onjektif yang telah mewarnai perjalanan sehingga IPPEMSI Makassar dapat merata dan menetapkan hasil yang telah dicapai.

B.     Tujuan

1.      Meningkatkan wawasan keorganisasian yang memiliki komitmen sebagai control social yang terimplementasi dalam pelayanannya kepada anggota dan mesyarakat.

2.      Meningkatkan pelaksanaan kaderisasi

3.      Memantapkan kader melalui pelatihan kepemimpinan pola diskus, seminar dan keterampilan.

4.      Menjalin korelasi dengan program kerja pengurus dengan periode sehingga penjamin kesinambungan dan bagian dari integral dari PJP tahap demi tahap.

C.     Prioritas

1.      Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan peran IPPEMSI Makassar dalam masyarakat Simbuang dan Mappak yang senantiasa mencermati, mengkritisi segala bentuk perubahan yang terjadi.

2.      Meningkatkan pembentukan kader sebagai pemberi warna yang proaktif dalam organisasi.

D.    Arah dan Kebijakan

1.      Perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan kegiatan pengkaderan

2.      Pelaksanaan pengkaderan meliputi rekuitmen anggota yang dilakukan secara intensif.

E.     Peningkatan Peran

1.      Berperan secara aktif dalam memperkarsai kegiatan yang berinteraksi langsun dengan mesyarakat. Pemerintah, minat dan bakat, serta kegiatan posotif anggota yang dapat memperluas wawasan disegala bidang serta

2.      Berperan aktif dan bersinergi antar kelembagaan organisasi dalam menerobos segala permasalahan yang menghambat kinerja IPPEMSI Makassar

BAB IV

PELAKSANAAN

GBHO yang ditetapkan dalam Mubes diimplementasikan dalam penjabaran program kerja IPPEMSI Makassar yang pada akhirnya merupakan tanggung jawab dalam pengurus

Guna menggalang ide yang konstruktif maka segenap elemen alam IPPEMSI Makassar mesti diberdayakan sehingga segala hal yang menyangkut kebijakan bagi pelaksanaan dengan baik dan merata disegala bidang.

BAB V

PENUTUP

Demikian GBHO ini disusun agar menjadi landasan Organisasi dan pedoman Pokok administrasi pengurus dan anggota bagi penyelenggaraan kegiatan IPPEMSI Makassar oleh seluruh pengurus dan elemen (anggota)

Keberhasilan pelaksanaan program kerja pengurus dijiwai oleh tanggung jawab moral dengan ikhlas, motivasi, dedikasi, loyalitas dan komitmen dalam menbesarkan organisasi tercinta ini. Semoga Allah yang Empunya kerajaan Surga member bimbingan menuju organisasi yang solid dan optimis.

                         

RANCANGAN

PEDOMAN POKOK ADMINISTRASI

Pembukaan-Mukaddimah

Untuk mencapai suatu makna hakiki dari suatu organisasi maka untuk membuat secara tertulis dan tegas tentang pedoman pokok administrasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar, yang merupakan kerangka acuan dalam penulisan surat menyurat sebagai kode rahasia atau symbol yang menjadi cirri khas penilisan administrasi IPPEMSI Makassar. Hal ini dimaksudkan agar supaya terjadi singkronisasi dalam penyeragaman organisasi. Administasi sangat penting sebagai landasan konstitusional yang memudahkan dalam pengnalan cirri khas organisasi dan pengarsipannya, pembuatan formatnya, mempercepat efesiensi kerjanya serta memudahkan dalam pengelolaan administrasi.

Berdasarkan pokok pikiran diatas maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ketetapan yang mengatur/mengikat bidang kesekretariatan IPPEMSI Makassar demi terwujudnya panutan administrasi yang teratur, kokoh dan terjamin kerahasiaannya.

BAB I

SIFAT-SIFAT

Sifat-sifat menurat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar mencakup dua sifat yaitu internal dan eksternal.

1.      Internal organisasi bekode A merupakan suatu bentuk kode surat menyurat yang ditujukan kepada lingkungan anggota IPPEMSI Makassar itu sendiri

2.      Eksternal organisasi berkode B merupakan suatu bentuk kode surat menyurat yang dikeluarkan oleh IPPEMSI Makassar yang ditujukan kepada lembaga diluar IPPEMSI Makassar.

BAB II

JENIS SURAT

Jenis surat yang digunakan IPPEMSI Makassar meliputi:

1.      Surat biasa/undangan

2.      Surat keptusan (SK)

3.      Surat ketetapan (TAP)

4.      Surat Mandat (MDT)

5.      Surat istimewa (IST)

Pasal 3

Format penulisan surat/jenis surat dank ode dari masing-masing surat diatur pada bab lain surat lampiran ini.

BAB III

NOMOR SURAT

Pasal 4

Setiap penulisan nomor surat diawali dengan angka nol dua kali di depan (00) jika kurang dari 10 (sepuluh)

Pasal 5

Setiap surat yang dikeluarkan IPPEMSI Makassar terdiri dari 6 kolom yaitu:

1.      Kolom pertama untuk nomor surat dan kode surat

2.      Kolom kedua jabatan dan jenis surat

3.      Kolom ketiga untuk IPPEMSI Makassar

4.      Kolom keempat untuk tempat kedudukan organisasi IPPEMSI Makassar

5.      Kolom kelima untuk angka romawi bulan masehi

6.      Kolom keenam untuk angka tahun masehi

Misalnya: 001.A/SK/IPPEMSI/MKS/VI/2005

Setiap surat yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana juga terdiri dari 6 kolom kecuali pada kolom kedua diganti dengan PANPEL atau PP dan jenis kegiatan

Misalnya: 003.A/PANPEL-KONGRES/ IPPEMSI/MKS/VI/2005

STRUKTUR ORGANISASI

JOB DESCRIPTION

IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SIMBUANG-MAPPAK

DP- IPPEMSI MAKASSAR

PERIODE 2009-2011

I.       PENDAHULUAN

Dalam rangka kelancaran laju kerja organisasI, maka dipandang perlu untuk membuat suatu uraian tugas dalam job description. Job description IPPEMSI Makassar ini menguraikan tugas dari MPO, BVO dan dewan pengurus IPPEMSI Makassar periode2007-2009 yang mengacu pada anggaran Dasar Rumah Tangga, GBHO, serta hasil keputusan kongres lll tahun 2007 uraian job description ini disusun dengan maksimal agar segala program kerja yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

II.    JOB DESCRIPTION

1.      MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

a.       Memberikan pertimbangan, saran dan usul yang bersifat membangun kepada Dewan pengurus demi kelancaran kerja organisasi.

b.      Mengusulkan untuk mengadakan seidang istimewa

2.      BADAN VERIFIKASI ORGANISASI (BVO)

a.       Mengaudit dan mengawasi pelaksanaan program kerja dewan Pengurus demi kelancaran dan kemajuan organisasi

b.      Memberikan saran dan usul yang bersifat membangun kepada Dewan Pengurus demi kelancaran dan kemajuan organisasi

3.      KETUA UMUM

a.       Bersama-sama dengan sekertaris bertanggung jawab secara moral atas kebijakan organisasi baik interen maupun eksteren

b.      Bersama-sama dengan sekertaris dan bendahara memimpin jalannya organisasi secara umum

c.       Memberikan pokok-pokok pikiran sebagai motifator untuk pelaksanaan program kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya

d.      Sebagai media pendelegasian aspirasi organisasi kepada pihak eksteren

4.      SEKERTARIS

a.       Sebagai penanggung jawab dalam bidang administrasi dan kesekratariatan organisasi secara umum

b.      Dalam keadaan tertentu dapat mengajukan usul atau banding kepada ketua umum

c.       Bertanggung jawab secaran interen kepada ketua umum

d.      Sebagai pemegang rahasia organisasi

5.      BENDAHARA

a.       Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan dan perbendaharaan organisasi

b.      Menyimpak kas organisasi dan mengeluarkan setelah melalui mekanisme pengeluaran

6.      KETUA I

a.       Bersama-sama dengan wakil sekertaris membawahi coordinator SDM/coordinator LITBANG dan Departemen HUMAS

b.      Bersama-sama dengan wakil sekertaris bertanggung jawab pelaksanaan program kerja departemenyang dibawahinya

c.       Dapat menggantikan ketua umum bila berhalangan dalam pelaksanaan program kerja

d.      Bertanggung jawab seara interen kepada ketua umum

7.      KETUA II

a.       Membawa departemen kerohanian dan departemen kerohanian

b.      Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja

c.       Dapat menggantikan ketua umum bila berhalangan dalam pelaksanaan program kerja

d.      Bertanggung jawab seara interen kepada ketua umum

8.      WAKIL SEKERTARIS

a.       Dapat menggantikan sekertaris umum bila berhalangan dalam pelaksanaan program kerja

b.      Bertanggung jawab secara interen kepada ketua umum dan sekertaris

9.      KOORDINATOR DEPARTEMEN

a.       Sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinir kegiatan pada departemennya

b.      Dapar mengajukan saran, masukan dan ertimbangan kepada dewan pengurus dalam hal pengembangan organisasi

c.       Mengarahkan dan mengawasi kinerja pengurus pada departemennya

d.      Bertanggung jawab seara interen kepada ketua yang membidanginya

10.  PENGURUS DEPARTEMEN

a.       Sebagai pelaksana kegiatan dalam departemennya

b.      Dapat mengajukan saran, masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program kerja

c.       Bertanggung jawab seara interen terhadap koordinator departemen